Standar pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan ditinjau ulang. Kegiatan review tersebut melibatkan lintas sektor. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, hingga organisasi profesi kesehatan.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan Farhat Surya Ningrat menyatakan, manajemen rumah sakit melakukan pembenahan. Sebab, rumah sakit tersebut merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (EKPP) yang dilaksanakan Kementerian PAN-RB. ”Jaring aspirasi publik dalam rangka penyusunan review standar pelayanan yang kami lakasanakan menjadi salah satu syarat penilaian inovasi pelayanan publik,” katanya Jumat (30/5).
Menurut Farhat, dari forum konsultasi publik itu, manajemen RSUD Syamrabu bisa mengetahui kekurangan yang selama ini terjadi. Mulai dari sarana-prasarana (sarpras) hingga standar pelayanan dan lainnya. Dengan begitu, nantinya itu menjadi bahan pembenahan di internal. ”Ada banyak masukan yang kami terima. Mulai dari LSM, organisasi profesi kesehatan, hingga Bagian Organisasi Setkab Bangkalan. Salah satunya tentang tata cara penyusunan SOP (standar operasional prosedur),” ujar mantan ketua IDI Bangkalan itu.
Farhat menyatakan, yang paling penting dari konsultasi publik itu mengenai kontinuitas penatakelolaan pelayanan kesehatan. Artinya, pembenahan dilakukan bukan hanya karena RSUD Syarambu masuk kriteria penilaian. Namun, pelayanan yang diberikan setiap hari harus prima. ”Kami akan implementasikan apa yang menjadi masukan pelayanan sehari-hari,” ucapnya. Sementara itu, Kabag Organisasi Setkab Bangkalan Rasuli menilai bahwa standar pelayanan kesehatan di RSUD Syamrabu belum mendekati sempurna. Karena itu, harus dilakukan pembenahan sebelum dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN-RB. ”Kami dorong agar semua aspek (penilaian) bisa dipenuhi oleh rumah sakit,” katanya.